GAMBARAN UMUM

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 

1.1.      TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Selanjutnya Perda tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.

Pada tanggal 18 Februari 2015, Undang undang no 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang selama ini menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi dinyatakan bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh sebab itu, Undang undang No 11 tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Pemberlakuan kembali Undang undang No 11 Tahun 1974 tentang pengairan berarti bahwa penguatan kembali peran negara dalam pengelolaan air beserta sumber – sumbernya.

Demikian juga dengan Undang undang No 23 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 14 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi”. Ini berarti bahwa seharusnya urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka. Tetapi, karena belum dibuat Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukumnya, sehingga pada tahun 2015 urusan Energi dan Sumber Daya Mineral masih dilaksanakan.

Ruang lingkup kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yaitu :

  1. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air meliputi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Majalengka antara lain pengaturan air untuk lingkungan pertanian, pembangunan sarana dan prasarana pengairan, dan pemanfaatan air lainya;
  2. Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disesuaikan dengan potensi daerah yang ada, meliputi sub bidang mineral, air tanah, geologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan kewenangan Kabupaten Majalengka adalah : Mineral, Air Tanah, Geologi dan Ketenagalistrikan, dibatasi pada bantuan listrik pedesaan bagi keluarga pra KS.

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi pengairan, urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral. Sedangkan fungsinya adalah  :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang pekerjaan umum meliputi pengairan serta bidang energi dan sumber daya mineral;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Pengelolaan sumber daya air dan bidang pertambangan dan energi. Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya air yang meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertambangan dan energi;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertambangan dan energi;
  3. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pengelolaan sumber daya air dan bidang pertambangan dan energi;
  4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Dinas juga dibantu oleh 3 bidang, yaitu :

  1. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi, membawahi  :
  1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Irigasi
  2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
    1. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air, membawahi:
  3. Seksi Pemanfaatan sumber Daya Air dan hidrologi
  4. Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air
    1. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi  :
  5. Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi
  6. Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi
    1. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebanyak 9 (sembilan) UPTD, dengan 9 (sembilan) Sub Bagian Tata Usaha
    2. Kelompok Jabatan Fungsional

(Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Struktur Organisasi yang sesuai dengan SOTK Nomor 10 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan SOTK Nomor 8 Tahun 2011, terlampir)

Dengan rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

  1. Sekretariat

Memiliki tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  2. Pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  4. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
  2. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Keuangan

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  2. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  2. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    1. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Irigasi

Memiliki tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan operasional urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian;
  2. Pengelolaan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian;
  3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi, pelaksanaan dan pengendalian;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Perencanaan dan Pembangunan Irigasi

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknik dan pembangunan irigasi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;
  2. Pelaksanaan urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan teknik dan pembangunan jaringan irigasi;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  • Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  2. Pelaksanaan urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    1. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air

Memiliki tugas pokok merencankan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan operasional urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;
  2. Pengelolaan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;
  3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana, pengawasan dan pelestarian sumber daya air dan hidrologi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Hidrologi

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana;
  2. Pelaksanaan urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pemanfaatan sumber daya air, sarana dan prasarana;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;
  2. Pelaksanaan urusan pengawasan dan pelestarian sumber daya air;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan penngawasan dan pelestarian sumber daya air;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    1. Bidang Pertambangan dan Energi

Memiliki tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pertambangan dan energi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan operasional urusan pertambangan dan energi;
  2. Pengelolaan urusan pertambangan dan energi;
  3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pertambangan dan energi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pertambangan.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan perencanaan pertambangan dan energi;
  2. Pelaksanaan urusan perencanaan pertambangan dan energi;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan pertambangan dan energi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengendalian pertambangan dan energi.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan urusan pengendalian pertambangan dan energi;
  2. Pelaksanaan urusan pengendalian pertambangan dan energi;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengendalian pertambangan dan energi;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis operasional jaringan irigasi wilayah.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaringan Irigasi Wilayah;
  2. Pelaksanaan urusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaringan Irigasi Wilayah;
  3. Pembagian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaringan Irigasi Wilayah;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jaringan Irigasi Wilayah

Memiliki tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaringan Irigasi Wilayah.

Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaringan Irigasi Wilayah;