PRODUK HUKUM

Dasar Hukum 

  • PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  • Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  • Perda Kab. Majalengka No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Majalengka Tahun 2011-2031;
  • Perda Kab. Majalengka No.4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Majalengka Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kab. Majalengka Tahun 2009 Nomor 4)
  • PP No.20 tahun 2006 tentang Irigasi – UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air – UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penyususn profil Dinas PSDAPE di dasarkan pada :

  1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dna bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian unsur Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
  8. Istruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja.
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.
  10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.